Pemerintah Amerika Serikat resmi menghentikan operasionalnya atau Amerika shutdown pada Rabu (1/10), setelah Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang pendanaan pemerintah.
Menurut laporan Al Jazeera, Amerika shutdown ini menyebabkan sejumlah layanan publik terhenti sementara, sementara pembayaran gaji pegawai federal ditangguhkan. Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa gaji tidak akan dibayarkan sama sekali jika kebuntuan anggaran terus berlanjut.
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Amerika shutdown?
Pengertian Amerika Shutdown
Amerika shutdown adalah kondisi ketika sebagian besar operasional dan layanan pemerintah federal Amerika Serikat terhenti karena Kongres gagal menyetujui anggaran untuk tahun fiskal berikutnya. Situasi ini terjadi ketika Dewan Perwakilan Rakyat menunda atau menolak rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah kehabisan dana untuk menjalankan aktivitasnya.
Selama shutdown, operasi non-esensial dihentikan dan pegawai yang tidak termasuk sektor penting diwajibkan berhenti bekerja tanpa bayaran. Namun, lembaga yang menangani kepentingan vital seperti kesehatan, keselamatan, dan keamanan publik tetap berjalan. Contohnya, pegawai di Drug Enforcement Administration (DEA), Transportation Security Administration (TSA), Customs and Border Protection (CBP), dan Federal Bureau of Investigation (FBI) tetap bekerja, meski sering kali tanpa menerima gaji selama masa shutdown. Selain itu, Federal Reserve dan layanan pos tetap beroperasi karena memiliki sumber pendanaan independen.
Baca Juga: Fakta dibalik Runtuhnya Ponpes Al Khoziny yang Menelan Korban Jiwa
Beberapa pembayaran sosial seperti tunjangan veteran dan asuransi pengangguran tetap disalurkan, karena menggunakan dana yang telah dialokasikan khusus oleh Kongres. Sementara itu, pegawai federal yang dirumahkan dapat mengajukan tunjangan pengangguran, meskipun proses pencairannya sering mengalami keterlambatan.
Penyebab Amerika Shutdown 2025
Kebuntuan anggaran ini terjadi karena Partai Republik dan Partai Demokrat gagal mencapai kesepakatan terkait perpanjangan RUU pengeluaran sementara yang seharusnya ditandatangani oleh Presiden Donald Trump sebelum tenggat waktu 30 September 2025. Meskipun Partai Republik menguasai kedua kamar Kongres, yaitu Senat dan DPR, mereka tidak memiliki 60 suara di Senat yang dibutuhkan untuk meloloskan RUU tanpa dukungan dari Partai Demokrat.
Partai Demokrat menolak RUU yang diajukan Republik karena dinilai membatasi akses layanan kesehatan bagi warga AS. Inti perselisihan terletak pada subsidi Obamacare (The Patient Protection and Affordable Care Act of 2010), yang memberikan kredit pajak guna menurunkan biaya asuransi kesehatan. Demokrat menuntut perpanjangan subsidi tersebut yang akan segera berakhir, sekaligus menolak pemotongan dana untuk Medicaid, CDC, dan NIH yang diberlakukan di bawah kebijakan Trump.
Sebaliknya, Partai Republik menolak penambahan subsidi dengan alasan bahwa Demokrat ingin memperluas layanan kesehatan bagi imigran ilegal. Demokrat membantah tuduhan itu, menegaskan bahwa mereka hanya berupaya memulihkan perlindungan kesehatan bagi imigran berstatus legal yang sebelumnya dihapus melalui kebijakan pajak Trump, yaitu One Big Beautiful.
Dampak Amerika Shutdown
Amerika shutdown 2025 kembali terjadi untuk pertama kalinya sejak 2018. Dampaknya, sejumlah layanan publik yang dianggap non-esensial akan terhenti, mulai dari penerbitan data ekonomi utama hingga persetujuan pinjaman bagi usaha kecil.
Sementara itu, pekerja esensial seperti petugas penegak hukum, personel militer, dan pengatur lalu lintas udara tetap harus bekerja, meski tidak akan menerima gaji selama masa shutdown berlangsung. Layanan penting seperti pembayaran jaminan sosial dan bantuan pangan masih akan berjalan. Namun, ratusan ribu pegawai federal terancam cuti tanpa bayaran dan baru akan menerima gaji setelah shutdown, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
Di tengah situasi tersebut, Donald Trump melontarkan ancaman akan memanfaatkan kekurangan dana untuk memecat banyak orang. “Dan mereka Demokrat, mereka akan menjadi Demokrat,” kata Trump.
Pernyataan itu langsung menuai kritik. Richard Painter, mantan penasihat etika Gedung Putih di era Presiden George W. Bush, menilai ancaman tersebut mencerminkan gaya kepemimpinan Trump yang keras dan konfrontatif. “Dia mengancam akan memecat pegawai federal jika terjadi penutupan,” ujar Painter.
Menurutnya, langkah seperti itu sebagian besar tidak dimungkinkan oleh hukum. “Beberapa hal mungkin bisa dilakukan, tetapi sebagian besarnya tidak diizinkan oleh Kongres, termasuk pemecatan pegawai federal yang memiliki perlindungan pekerjaan pegawai negeri sipil,” tambahnya.
Respons Pemerintah
Presiden Donald Trump dan Gedung Putih menyatakan keinginan untuk memperbaiki sistem perawatan kesehatan, namun menolak memberikan konsesi besar terkait subsidi Obamacare. Wakil Presiden JD Vance dan Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa shutdown seharusnya tidak perlu terjadi hanya demi mencapai tujuan politik Partai Demokrat. Mereka juga menyalahkan Demokrat atas kebuntuan ini, dengan alasan bahwa rakyat AS akan melihat Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gangguan pemerintahan tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Cikande Terpapar Radiasi Cesium-137
Sementara itu, Pemimpin Minoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, menegaskan bahwa partainya akan terus memperjuangkan subsidi layanan kesehatan yang dinilai penting dan populer di kalangan pemilih. “Kami akan berjuang di mana-mana, di stasiun TV seperti milik Anda, di media sosial, dalam aksi unjuk rasa, dalam protes, melalui email, dalam segala hal,” ujar Schumer dalam wawancara denganMorning Joe di MSNBC. Ia menambahkan bahwa Partai Demokrat akan menunjukkan bagaimana kebijakan Partai Republik justru meningkatkan biaya perawatan kesehatan bagi rakyat AS.