Pengemudi ojek online yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar aksi demo ojol di Jakarta pada 17 September 2025. Aksi ini bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional dan menyoroti kekecewaan para pengemudi terhadap kebijakan Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.

Rute Demonstrasi dan Skala Massa

Massa aksi demo ojol memulai long march dari markas Garda di Jalan Kodam Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, mulai pukul 09.00 WIB. Rute demonstrasi melewati tiga lokasi penting di ibu kota, yaitu Istana Negara, kantor Kementerian Perhubungan, dan gedung DPR RI. Aksi ini diikuti sekitar 5.000 pengemudi ojol dan didukung aliansi mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) serta komunitas ojol dari berbagai wilayah.

Keamanan demonstrasi menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Sebanyak 6.118 aparat gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek diterjunkan untuk menjaga ketertiban dan melakukan rekayasa lalu lintas di Kawasan Medan Merdeka dan kompleks DPR/MPR RI. Pengamanan ini bertujuan memastikan aksi berjalan damai dan tidak mengganggu masyarakat luas secara signifikan.

Mematikan Aplikasi

Sebagai bentuk solidaritas, para pengemudi melakukan pemadaman aplikasi atau off-bid secara masif. Hal ini merupakan strategi umum dalam aksi demo ojol sebelumnya untuk menekan perusahaan aplikator agar memperhatikan aspirasi pengemudi. Dampaknya, beberapa layanan transportasi online menjadi terbatas, sehingga warga Jakarta disarankan menggunakan moda transportasi alternatif sementara demonstrasi berlangsung.

Tujuh Tuntutan Utama Aksi Demo Ojol

Garda Indonesia menyampaikan tujuh tuntutan utama, yang mencakup regulasi, tarif, dan keadilan bagi pengemudi.

1. Pengemudi menuntut agar RUU Transportasi Online masuk ke dalam Prolegnas 2025–2026. Tujuan utama tuntutan ini adalah memastikan adanya payung hukum yang jelas bagi para pengemudi ojek online.
2. Pengemudi menuntut batas potongan maksimal 10 persen dari tarif yang diterapkan aplikator. Saat ini, beberapa perusahaan aplikasi memotong pendapatan pengemudi lebih dari 10 persen, yang dianggap merugikan dan tidak adil.
3. Pengemudi meminta adanya regulasi khusus terkait tarif antar barang dan makanan, karena tarif saat ini dianggap merugikan pihak driver.
4. Para pengemudi menuntut audit investigatif terhadap potongan tambahan 5 persen yang dilakukan oleh aplikator, agar proses pemotongan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
5. Garda Indonesia menekankan pentingnya penghapusan program-program aplikasi yang dianggap merugikan, seperti “Aceng”, “Slot”, “Multi Order”, dan “Member Berbayar”. Program-program tersebut dinilai menambah beban pengemudi dan menekan pendapatan mereka secara tidak adil.
6. Pengemudi menuntut Presiden untuk mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi. Tuntutan ini muncul karena para pengemudi merasa Menteri Perhubungan lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan aplikasi daripada nasib para driver.
7. Pengemudi meminta Kapolri mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan, salah satu pengemudi ojol yang meninggal pada 28 Agustus 2025. Aksi ini menekankan pentingnya perlindungan keselamatan dan keadilan bagi pengemudi transportasi online.

Momentum Hari Perhubungan Nasional

Menurut Raden Igun, Ketua Umum Garda Indonesia, pemilihan tanggal 17 September untuk aksi demo ojol bukanlah kebetulan. Aksi ini sengaja memanfaatkan momentum Hari Perhubungan Nasional sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan yang dianggap kurang berpihak kepada pengemudi ojol. Hari Perhubungan Nasional seharusnya menjadi momen untuk merayakan kemajuan dan inovasi di sektor transportasi nasional, tetapi menurut Igun, banyak kebijakan yang justru merugikan para pengemudi, mulai dari potongan tarif yang tinggi hingga regulasi yang belum jelas dan transparan.

Demonstrasi yang bertajuk “179 Ojol” ini bukan sekadar aksi protes individu, melainkan wujud aspirasi kolektif dari ribuan pengemudi yang bergabung bersama mahasiswa dan komunitas pendukung lainnya. Aksi ini menunjukkan solidaritas tinggi dan menegaskan bahwa para pengemudi ingin suara mereka didengar dalam pembuatan kebijakan transportasi, khususnya terkait tarif, regulasi pengiriman barang dan makanan, serta perlindungan keselamatan pengemudi.

Aksi “179 Ojol” juga menjadi simbol kritik terhadap ekosistem transportasi online yang dianggap timpang. Para pengemudi menilai bahwa pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, terlalu condong pada kepentingan perusahaan aplikator dibandingkan kesejahteraan mitra pengemudi. Dengan memanfaatkan momentum Hari Perhubungan Nasional, aksi ini ingin menegaskan bahwa kemajuan transportasi nasional tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi atau teknologi, tetapi juga dari perlindungan hak dan kesejahteraan pekerja di lapangan.

Aksi demo ojol ini diharapkan dapat membuka dialog konstruktif antara pengemudi ojol, pemerintah, dan perusahaan aplikator, sehingga tercipta ekosistem transportasi online yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan begitu, Hari Perhubungan Nasional dapat benar-benar dirayakan sebagai momen kemajuan, bukan hanya simbol ketidakpuasan para pekerja di sektor transportasi.