Belakangan ini publik dihebohkan oleh kabar yang menyebutkan bahwa gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024–2029 mencapai Rp100 juta per bulan. Kabar ini muncul di tengah wacana efisiensi anggaran negara, sehingga menuai kritik luas dari masyarakat. Lalu, benarkah setiap anggota DPR menikmati gaji sebesar itu?

Asal Mula Isu Gaji DPR

Isu gaji DPR mencuat setelah pernyataan anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang secara terbuka menyebut bahwa take home pay anggota DPR bisa mencapai lebih dari Rp100 juta. Menurutnya, hal ini terjadi karena adanya kompensasi rumah dinas yang diganti dengan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.

“Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” ujar Hasanuddin di kompleks parlemen, Senayan, pada 12 Agustus 2025.

Pernyataan ini dengan cepat menyebar luas di media sosial X dan memantik reaksi publik. Di tengah wacana penghematan anggaran, klaim angka Rp100 juta terasa kontras dengan kondisi ekonomi sebagian besar rakyat.

Rincian Tunjangan dan Gaji DPR

Dilansir dariKontan (19/8/2025), berikut rincian gaji dan tunjangan anggota DPR (bukan pimpinan atau ketua):

• Gaji pokok: Rp4.200.000
  

• Tunjangan suami/istri: Rp420.000
  

• Tunjangan anak: Rp168.000
  

• Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
  

• Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa (maksimal 4 jiwa)
  

• Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813
  

• Uang sidang/paket: Rp2.000.000
  

• Tunjangan kehormatan: Rp5.580.000
  

• Tunjangan komunikasi: Rp15.554.000
  

• Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp3.750.000
  

• Tunjangan perumahan: Rp50.000.000

Dengan total akumulasi, penerimaan anggota DPR periode 2024–2029 memang bisa menembus lebih dari Rp100 juta per bulan. Namun, jika dilihat dari strukturnya, gaji pokok mereka hanya Rp4,2 juta. Sisanya adalah tunjangan dengan komponen terbesar berasal dari tunjangan rumah.