Kupang– Kedeputian I Kantor Staf Kepresidenan (KSP) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Kantor Gubernur NTT, Selasa (19/8). Pertemuan ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas Damianus Lana, serta Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, Mayjen TNI (Purn) Dr. Deni Dadang A.R. Turut hadir jajaran Forkopimda, Kepala Kanwil Imigrasi Provinsi NTT, TNI, Polri, BIN, instansi vertikal, serta akademisi.
Rakor menyoroti isu strategis perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mengingat NTT merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar.
KSP memandang Pemprov NTT telah melakukan langkah penting, seperti membentuk Satgas TPPO, melaksanakan program perlindungan PMI melalui sosialisasi bahaya pekerja migran non-prosedural, serta menjalin kerja sama lintas batas dengan negara tetangga.
“Pemprov NTT artinya sudah mengambil langkah penting. Itu terlihat dari adanya Satgas TPPO dan sosialisasi bahaya pekerja migran,” ungkap Deni, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP.
Pemprov NTT juga dinilai aktif memperkuat demokrasi melalui pembentukan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersama BPS dan Kemendagri, serta pembinaan ideologi Pancasila bagi pelajar hingga ASN.
“Penguatan demokrasi juga telah aktif dilakukan di sini dari adanya Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), juga sudah ada pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat, mulai dari pelajar sampai ASN,” lanjutnya.
Melalui Rakor ini, KSP berharap dapat menyerap aspirasi daerah, memperkuat efektivitas kebijakan pusat di tingkat lokal, serta memastikan program-program strategis sejalan dengan kebutuhan masyarakat NTT.
Diulas pula beberapa poin Asta Cita yang relevan dengan tugas dan fungsi Kedeputian I Kantor Staf Kepresidenan, di antaranya Asta Cita 1 yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); Asta Cita 2 yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa; dan Asta Cita 7 yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
“Dari rakor ini, kami berharap dapat menyerap aspirasi, hingga program strategis pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kami di sini juga akan memastikan visi-misi Asta Cita dapat kita capai bersama-sama, terlebih Astacita satu, dua, dan tujuh,” pungkas Deni.
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, mendukung koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, debottlenecking, dan pengelolaan isu strategis.
Sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan, Kedeputian I Kantor Staf Kepresidenan menangani bidang ideologi, politik dalam negeri & luar negeri, hukum, HAM, imigrasi, pertahanan, keamanan, reformasi birokrasi, dan pemberantasan narkoba.