Payment ID hadir sebagai respons atas pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dengan pertumbuhan sektor informal yang signifikan dan rasio pajak yang masih perlu ditingkatkan, pemerintah dan Bank Indonesia melihat perlunya sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan data transaksi keuangan secara menyeluruh. Selama ini, sistem pembayaran digital di Indonesia masih terfragmentasi, di mana setiap platform seperti bank,e-wallet, dan lainnya memiliki sistemnya sendiri. Hal ini menyulitkan pelacakan dan analisis data transaksi secara komprehensif, baik untuk keperluan ekonomi maupun pengawasan. Oleh karena itu, Payment ID hadir sebagai solusi untuk mengatasi fragmentasi tersebut. Namun sebenarnya apa itu Payment ID?

Apa Itu Payment ID?

Payment ID adalah sistem informasi yang berfungsi sebagai tanda pengenal unik untuk setiap transaksi keuangan masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan data granular. Sistem ini mengintegrasikan berbagai aktivitas keuangan, mulai dari pendapatan, transaksi belanja menggunakan tabungan bank, kartu kredit, hingga dompet digital (e-wallet). Selain itu, Payment ID juga mencakup pemantauan data investasi dan beban utang individu, termasuk pinjaman online (pinjol). Sistem ini mencatat profil keuangan masyarakat secara menyeluruh dan terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi pemilik Payment ID dari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembagian data hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik, misalnya melalui notifikasi di ponsel ketika data akan dibagikan ke bank tempat pengajuan kredit.

Apa Saja Fungsi Payment ID?

Dalamcetak biru Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, Payment ID memiliki tiga fungsi utama yang saling berkesinambungan, yaitu:

1. Kunci Identifikasi Profil Pengguna

Payment ID akan menjadi kunci untuk mengidentifikasi profil pengguna sistem pembayaran secara spesifik. Dengan terintegrasi pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), setiap individu akan memiliki identitas keuangan. Ini memungkinkan BI dan lembaga keuangan terkait untuk membangun profil finansial yang komprehensif dari setiap warga negara.

2. Kunci Autentikasi Transaksi

Sistem ini juga berfungsi sebagai kunci autentikasi dalam setiap proses transaksi. Dengan adanya kode unik ini, validitas dan keamanan setiap transaksi digital akan lebih terjamin, sehingga dapat meminimalisir risiko penipuan atau transaksi ilegal.

3. Menggabungkan Data Profil dengan Transaksi

Fungsi ketiga adalah sebagai kunci unik untuk menggabungkan data profil individu dengan data transaksi secara rinci (granular). Dengan kata lain, Payment ID akan merekam seluruh riwayat keuangan seseorang, mulai dari pemasukan, pengeluaran, pinjaman, investasi, hingga aktivitas finansial lainnya, dalam satu wadah yang terintegrasi.

Manfaat Payment ID bagi Masyarakat dan Negara

Manfaat untuk Masyarakat

• Efisiensi Transaksi:

  Dengan satu identitas untuk semua transaksi digital, proses verifikasi akan menjadi lebih cepat dan efisien.

• Akses Layanan Keuangan Lebih Luas

  Sejarah kredit yang komprehensif dapat membantu UMKM dan pekerja informal mendapatkan akses lebih mudah ke layanan perbankan dan fintech.

• Peningkatan Keamanan

  Sistem ini diharapkan mampu mendeteksi penipuan, pencucian uang, dan transaksi mencurigakan lainnya dengan lebih cepat.

Manfaat untuk Negara

• Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

  Uji coba pertama Payment ID difokuskan pada penyaluran bantuan sosial (bansos) non-tunai. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa bansos disalurkan kepada penerima yang benar-benar berhak.

• Meningkatkan Transparansi dan Rasio Pajak

  Dengan visibilitas penuh terhadap transaksi digital, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali, terutama dari sektor informal.

• Perumusan Kebijakan Berbasis Data

  Data transaksireal-time dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan ekonomi makro yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Risiko yang Perlu Dipertimbangkan dari Payment ID

• Privasi dan Profiling Data

  Pengumpulan data transaksi secara menyeluruh dapat memungkinkan pihak berwenang atau institusi untuk membuat profil detail mengenai pola belanja, gaya hidup, dan aktivitas ekonomi individu. Hal ini berpotensi pada munculnya diskriminasi ekonomi atau bahkan penyalahgunaan data untuk kepentingan yang tidak seharusnya.

• Risiko Keamanan Siber

  Jika tidak dikelola dengan sistem keamanan yang kuat, sistem Payment ID yang terpusat berpotensi menjadi target utama serangan siber. Kebocoran data skala nasional dapat terjadi sehingga merugikan jutaan pengguna.

• Pengawasan Berlebihan

  Dengan setiap transaksi digital yang terekam, tidak ada lagi transaksi yang benar-benar pribadi. Kekhawatiran akan pengawasan berlebihan (over-monitoring) oleh pemerintah atau pihak lain menjadi isu serius yang perlu dijawab tuntas.

Penerapan Payment ID merupakan langkah ambisius yang menjanjikan efisiensi dan transparansi dalam sistem keuangan digital Indonesia. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia mampu menjawab tantangan terkait privasi, keamanan, dan pengawasan. Transparansi dalam proses pengembangan, serta keterlibatan publik dalam pembahasan regulasi, menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Sebagai warga negara, kita perlu proaktif dalam mengikuti perkembangan ini. Memahami bagaimana data pribadi kita digunakan dan menyuarakan kekhawatiran yang ada adalah langkah penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi ini benar-benar membawa manfaat, bukan malah menimbulkan ancaman baru. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mewujudkan ekosistem keuangan digital yang aman, adil, dan inklusif bagi semua.