Serakahnomics kerap digunakan Presiden Prabowo dalam pidatonya. Terbaru, Serakahnomics muncul dalam pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/).
Serakahnomics dimanfaatkan oleh Prabowo untuk mengkritik praktik bisnis ilegal, korupsi, hingga pemborosan anggaran. Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan menindak tegas praktik bisnis yang sengaja melakukan manipulasi dan pelanggaran. Pihaknya tidak akan membiarkan rakyat menjadi korban dari praktik Serakahnomics.
“Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapapun yang berani manipulasi dan melanggar akan kami proses hukum. Kami akan selamatkan rakyat, kami akan membela kepentingan rakyat, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban Serakahnomics,” ucap Prabowo di tengah pidatonya.
Serakahnomics juga kembali disebut untuk menutup pidato kenegaraannya. Prabowo mengapresiasi para pengusaha yang telah berkontribusi terhadap perputaran ekonomi negara. Ia juga mengklarifikasi bahwa pengusaha besar tidak semuanya melakukan praktik Serakahnomics.
“Terakhir, saya juga mau gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap pengusaha nasionalis yang telah membuka lapangan kerja di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia, dan menyimpan hasil usahanya di Indonesia. Jangan salah, tidak semua pengusaha yang besar itu ikut dalam alam mazhab Serakahnomics,” ujar Prabowo.
“Justru sebagian besar kita ajak untuk membangun Indonesia bersama. Saya sampaikan ke mereka, mereka harus menjadi bagian dari Indonesiaincorporated, Indonesiaincorporatedadalah konsep pembangunan ekonomi di mana semuastakeholder, semua pemain bergerak dalam satu kesatuan tim nasional,” terangnya.
Serakahnomics
Serakahnomics adalah istilah yang digunakan Presiden Prabowo untuk menggambarkan perilaku ekonomi yang serakah. Istilah Serakahnomics untuk menggambarkan pola ekonomi yang terlalu mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial. Ia menilai model ekonomi seperti ini tidak sejalan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam konstitusi.
Serakahnomics sebelumnya, dikenalkan Presiden Prabowo ketika peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, pada 21 Juli 2025 lalu.
“Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan. Ini lain. Ini saya beri nama Serakahnomics,” kata Presiden Prabowo, di Klaten, 21 Juli 2025.
Serakahnomics juga bisa dilihat sebagai praktik ekonomi yang tidak berkeadilan. Sebab, pola kebijakan ekonomi akan cenderung berpihak pada akumulasi keuntungan segelintir aktor, seperti korporasi besar, elit politik, atau birokrasi. Bukan pada kesejahteraan publik.
Serakahnomics dalam praktiknya akan didominasi kepentingan oligarki. Kebijakan dipengaruhi oleh kelompok berkepentingan besar hingga melahirkan regulasi yang melanggengkan kekuasaan ekonomi mereka. Contohnya, aturan yang memberi keleluasaan monopoli pangan atau konsesi tambang jangka panjang tanpa memperhatikan distribusi manfaat ke masyarakat.