Senin, 11 Agustus 2025, siswa, guru, hingga orang tua di Gemolong, Kabupaten Sragen mengeluhkan gejala mual, muntah, dan sakit perut setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di beberapa sekolah. Senin, 11 Agustus 2025, sejumlah siswa, guru, dan orang tua mengeluhkan mual, muntah, serta sakit perut usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan di beberapa sekolah. Dalam hitungan hari, jumlah korban terus bertambah.
Kronologi Singkat
Insiden ini bermula dari distribusi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disiapkan oleh Dapur SPPG Mitra Mandiri Gemolong-1. Menu yang seharusnya menjadi asupan sehat untuk anak-anak sekolah justru berakhir dengan antrean panjang di puskesmas.
Menurut Kepala Puskesmas Gemolong, dr. Agus Pranoto Budi, laporan awal mencatat 196 orang mengalami gejala keracunan. Dua hari kemudian, jumlah itu meningkat seiring masuknya laporan dari sekolah-sekolah lain, termasuk satu pondok pesantren. Angka korban sempat naik menjadi 251, lalu akhirnya mencapai 365 orang setelah 114 korban yang sebelumnya belum tercatat ikut dilaporkan.
Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, membenarkan bahwa para korban berasal dari berbagai latar belakang, dengan laporan datang dari limasekolah, yaitu SMPN 1 Gemolong, SMPN 2 Gemolong, SMPN 3 Gemolong, SDN Gemolong, SDN 4 Gemolong, dan SDN 3 Gemolong. Gejala yang dilaporkan sama, yaitu mual, muntah, dan sakit perut hebat.
Penyebab Masih Misterius
Hingga kini, penyebab pasti keracunan belum dipastikan. Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yunita Dyah Suminar, mengungkapkan bahwasampel makanan dari dapur penyedia sedang diperiksa di laboratorium provinsi. Proses investigasi mencakup pengecekan alat makan, dapur, bahan baku, hingga metode pengolahan dan distribusi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN),Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penghentian sementara distribusi MBG merupakan prosedur standar jika ada keluhan terkait kualitas makanan. Ia menambahkan, distribusi baru bisa dilanjutkan setelah penyebab kejadian diketahui dengan jelas.
“Sampai penyebab kejadian diketahui dengan jelas, dan SPPG menyampaikan rencana peningkatan layanan yang lebih berkualitas,” ujar Dadan.
Dari keterangan BGN, ada indikasi bahwa prosedur distribusi mungkin menjadi faktor risiko. Waktu penyimpanan makanan di sekolah disebut idealnya tidak lebih dari empat jam untuk mencegah makanan basi. Selain itu, pemilihan bahan baku, durasi memasak, hingga waktu pengiriman akan diperketat.
Respons Pemerintah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa program MBG di Sragen dihentikan sementara. Pemprov membuka posko kesehatan 24 jam dan memastikan semua korban kini dalam kondisi stabil. BGN juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia (SPPG) yang terlibat.
Dadan Hindayana menambahkan bahwa pihaknya mempercepat verifikasi SPPG di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitas layanan. Hingga 11 Agustus 2025, terdapat 5.103 SPPG yang beroperasi di 38 provinsi dengan 15 juta penerima manfaat. Targetnya, angka ini meningkat menjadi 20 juta pada akhir Agustus, dengan SOP distribusi yang lebih ketat.